RSS Feed

NYAI DAN PERGUNDIKAN: SEBUAH REALITAS SOSIAL DI ERA KOLONIALISME

Posted by Teguh Hindarto





Resensi dan Notasi Buku “Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda” 

Penulis: Reggie Baay

Penerbit: Komunitas Bambu

Tahun: 2010

Tebal: 297

Mendengar istilah “Nyai”, tentu kita akan menghubungkan dengan  istilah pasangannya yaitu “Kyai”. Dalam benak kita sudah terasosiasi bahwa istilah “Kyai” dan “Nyai” berkaitan dengan sebutan seorang pemimpin agama khususnya Islam terlebih spesifik sebuah julukan yang berhubungan dengan dunia pesantren. Istilah “Kiai” sendiri memiliki sejarah yang panjang sebelum Islam ada. Dalam sebuah artikel diulas mengenai asal usul kata “Kiai” sbb: “Kata, Kyai atau Kiyai, disinyalir sudah lama digunakan, jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sejak kebudayaan china menyebar di Indonesia. Istilah ini dibentuk dari dua kata, yaitu ‘Ki’ dan ‘Yai’. ‘Ki’ adalah sebutan untuk laki-laki yang dituakan, dihormati atau memang sudah tua. Sedang ‘Yai’ adalah kata yang asalnya dari dialek daerah-daerah asia tenggara Indochina, yang terpengaruh bahasa sanskrit dan Pali. ‘Yai’ artinya besar, luas, atau agung. Kata ini masih digunakan di thailand, burma, kamboja. Dan jawa kuno. Maka, jika digabung, Kiyai berarti seorang laki-laki yang dihormati. Dalam segala kapasitas. Bukan hanya bidang ‘agama’ saja”(Asal Mula Kata Santri, Kyai, Pesantren, Sunan, Wali Dan Guru - http://qurunkedua.blogspot.co.id/2014/04/asal-mula-kata-santri-kyai-pesantren.html). Dalam perkembangannya, istilah “Kiai” bermakna orang yang terpandang atau dihormati dalam masyarakat tertentu bahkan berjabatan tertentu di era kolonial. Di era Mataram Islam, istilah “Kiai” berkembang menjadi penamaan senjata perang yang dimiliki oleh orang-orang kerajaan (tombak Kyai Pleret, Kyai Setan Kober milik adipati Jipang Arya Penangsang dan keris Kyai Naga Siloeman yang dipercaya merupakan milik Pangeran Diponegoro). Selain untuk penamaan senjata, “Kyai/Nyai” ini dipakai juga untuk menamai alat musik (gamelan Kanjeng Kyai Guntur Madu dan Kanjeng Kyai Nagawilaga milik keraton Yogyakarta). Istilah “Kiai” pun disematkan untuk nama hewan milik para tokoh maupun milik kerajaan (kuda Kyai Gagak Rimang milik adipati Jipang Arya Penangsang maupun Nyai Debleng Sepuh, kerbau bule milik keraton Solo). Selain disematkan pada orang, senjata dan hewan, Kyai/Nyai ini disematkan sebagai penamaan roh-roh yang berkuasa di wilayah tertentu (Kyai Sapu Jagad, sebutan untuk ‘penunggu’ gunung Merapi). Dan akhirnya, istilah “Kiai/Nyai” mengerucut menjadi sebuah sebutan yang berhubungan dengan jabatan dan pemahaman keagamaan dalam hal ini Islam.

Jika istilah “Kiai” mengharuskan adanya sebutan “Nyai”, namun pada suatu masa, istilah “Nyai” pun pernah memiliki konotasi dan stigma tertentu. Buku karya Reggie Bay dengan judul “Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda” memaparkan kajian sosio historis yang mengungkap secara deskriptif dan sistematis bagaimana istilah “Nyai” memiliki stigma sosial tertentu di era kolonialisme Hindia Belanda. Dalam Bab Pertama Reggie Bay mengulas permulaan keberadaan seorang Nyai dalam struktur sosial masyarakat Hindia Belanda sbb: “Ketika para pegawai VOC tiba di Nusantara sekitar 1600, dimulailah kemunculan para nyai. Perempuan pribumi yang tidak hanya mengurus rumah tangga orang kolonial tetapi juga tidur dengannya dan pada banyak kasus, menjadi ibu dari anak-anaknya. Hal itu bukanlah hal baru pada abad ke-17. Namun kedatangan VOC membuatnya berangsur-angsur menjadi ciri dan sifat sebuah sistem yang cukup kekal dalam kehidupan masyarakat Eropa di Hindia Belanda”(hal 1). Pergundikan ala Hindia Belanda ini bukan tidak mendapatkan reaksi keras dari petinggi VOC, salah satunya Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-4 Jan Pieterszoon Coen yang mengecam pergundikan ini sebagai “mengarah kepada berbagai perilaku janggal, tidak terkendali dan membahayakan kepentingan kolonial” (hal 2), sehingga Coen mengusulkan kepada Heren van De Compagnie (Tuan Tujuh Belas) agar mengirimkan perempuan Eropa ke Hindia Belanda. Sayangnya para perempuan Eropa ini setiba di Hindia Belanda justru banyak menjalani kehidupan menyimpang dan bermabuk-mabukkan dan disebut Coen “kumpulan orang tak bertuhan” (Hal 3). Saat Coen digantikan oleh Gubernur Jenderal Carel Reyniersz dan Joan Maetsuyker antara 1650-1653, kebijakkan yang diterapkan Coen dihapuskan dan mereka mendukung pergundikan di Hindia Belanda karena melihat keuntungan ekonomis dibalik pergundikan “karena biaya pelayaran perempuan Eropa tentu harus ditanggung oleh laki-laki sendiri. Keterikatan dengan tanah kelahiran membuat para perempuan Pribumi ingin tetap tinggal di Timur sehingga mereka pasti akan membujuk suami mereka untuk melakukan hal serupa” (hal 4). Bahkan ketika EIC (East Indian Company) atau Serikat Dagang Hindia Timur mengambil alih Hindia Belanda paska kebangkrutan VOC dan pemerintahan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels sebagai representasi kekuasaan Prancis di Belanda dan Hindia Belanda, kondisi pergundikan di Hindia Belanda tidak dapat ditiadakan dengan mudah. Sekalipun, “Orang Inggris pun dibuat heran oleh banyaknya hubungan pergundikan serta kenyataan bahwa kalangan elite pun menikah dengan perempuan asli di Asia” (hal 16), namun “Sikap orang Inggris yang tidak membenarkan pergundikan di Hindia Belanda serta merta menjamin lenyapnya pergundikan di bawah pemerintahan mereka. Warga Inggris pun terkadang hidup secara terang-terangan dengan gundik Asia. Ketika itu bahkan terdapat kisah pergundikan yang sangat terkenal dan menarik perhatian. Kisah tersebut menjadi abadi karena munculnya berbagai jenis roman dan sandiwara yang diagung-agungkan di kemudian hari, yaitu kisah antara Edward William dan Nyai Dasima” (hal 17-18). Pada akhirnya, “Sekeras apapun usaha orang-orang Inggris untuk menghentikannya dari kehidupan masyarakat Indies, pergundikan telah menjadi tradisi sepenuhnya di Hindia Belanda pada awal abad ke-19” (hal 19), tulis Reggie Bay.